MAHKAMAH AGUNG REPBULIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO KELAS IB

Jalan RA Basnuni No. 11 Mojokerto, Jawa Timur, Telp/Fax : (0321) 322981, Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  • SELAMAT DATANG

    Dalam rangka memenuhi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Mojokerto melalui website ini sebagai salah satu media informasi modern berusaha memberikan sarana dan prasarana informasi kepada para pencari keadilan khususnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto
    Profil
    slide_1
  • KETERBUKAAN INFORMASI

    Pengadilan Negeri Mojokerto menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai hal-hal ataupun keadaan yang ada dilingkungan Pengadilan ataupun wilayah hukum melalui sarana membuka website dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan dan menguatkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel.
    SELENGKAPNYA
    slide_2
  • PENELUSURAN PERKARA

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau CASE TRACKING SYSTEM (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri Mojokerto Dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara dan dipubilasikan untuk Publik
    SELENGKAPNYA
    slide_3
  • LAPORKAN PENGADUAN!!!

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Mojokerto. Anda bisa mengadukannya melalui siwas.mahkamahagung.go.id
    SIWAS
    slide_4
  • CEK DENDA TILANG ANDA

    Sejak tanggal 1 Pebruari 2017, Pengadilan Negeri Mojokerto menerapkan proses tilang sesuai perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Jadi pelanggar tidak perlu lagi datang ke Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto. Pelanggar cukup mengakses sipp.pn-mojokerto.go.id untuk mengetahui denda tilang.
    CEK DENDA TILANG
    slide_5

KETERBUKAAN INFORMASI

Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No : SK 1-144/KMA/2011

GAJI KECIL, HAKIM DIMINTA TIDAK MOGOK

Mahkamah Agung dan Ikahi berjanji memperjuangkan kesejahteraan hakim

 

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April mendatang ternyata tidak hanya menjadi momok menakutkan bagi masyarakat kecil. Kalangan hakim pun merasa ketar-ketir menghadapi kebijakan tersebut. Apalagi bila pemerintah tak kunjung memperhatikan tuntutan kesejahteraan yang selama ini disuarakan para hakim.

 

Maklum, selama empat tahun terakhir tak ada peningkatan gaji. Demikian pula dengan tunjangan hakim yang sudah 11 tahun besarannya tak berubah. Dengan penghasilan yang dirasa sudah tak mencukupi kebutuhan hidup itu, beberapa hakim di daerah berencana melakukan mogok kerja.

HAKIM, PEJABAT NEGARA YANG TERPINGGIRKAN

Dalam persepsi normal masyarakat, yang pertama terbayang bila kita mendengar istilah “Pejabat” ialah seseorang yang berdasi, turun dari mobil mewah dengan pakaian mahal dan aksesoris mewah lainnya. Dia berangkat ke kantornya, dari rumah yang juga mewah setelah sebelumnya sarapan roti bersama istri dan anak-anaknya, kemudian memastikan bahwa anak-anaknya diantarkan ke sekolah dengan selamat oleh supir pribadinya dengan memakai mobilnya yang lain.
Akan tetapi hal tersebut adalah sangat keliru dan ibarat jauh panggang dari api, bila “Pejabat” yang dimaksud adalah Hakim, terutama ditujukan pada Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Ya, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dengan tegas disebutkan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan” adalah salah satu kategori Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara.
Implikasinya pun tak berhenti sampai sebatas penyebutan “Pejabat” saja, akan tetapi juga pada hak-hak yang dimiliki dan harus diterima oleh seorang “Pejabat”, tidak akan sama dengan hak-hak yang dimiliki dan harus diterima oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.

PERMA TIPIRING MAMPU BERIKAN RESTORASI HUKUM

JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengungkapkan jika Peraturan MA tentang Penyesuaian Rupiah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan hukum tentunya akan memberikan terobosan yang sangat baik apabila diterapkan.
"Keseimbangan di dalam masyarakat tidak terganggu, tapi kepentingan pelapor kepentingan korban dan masyarakat tidak terganggu itu terpenuhi terjadilah restoratif justice," ujar Hatta Ali dalam jumpa pers yang digelar di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2012).
Hatta Ali menjelaskan, penyusunan PerMA tentang penyesuaian Rupiah yang akan mempengaruhi persidangan tindak pidana ringan (tipiring) menjadi persidangan cepat yang hanya dipimpin oleh hakim tunggal dan proses hanya satu hari. Hal ini juga bertujuan untuk menonjolkan nilai silaturahmi antara pelaku dan korban.

KETUA MA: PERMA NO 2/2012 SEPERTI BUAH SIMALAKAMA

JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2017 Hatta Ali dalam temu wartawan di Media Centre Mahkamah Agung, mengungkapkan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 tahun 2012 seperti buah simalakama.

"Coba lihat ketika hakim memutuskan pencuri sandal, kakao, dan lain lain ditahan, tanggapan masyarakat gimana? Gak setuju kan? Nah ketika Perma ini keluar, malah masyarakat kembali, masyarakat ini maunya apa? Udah dipenuhi kok begitu. Hakim hanya menjalankan tugas sesuai undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

 

  • PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  • DAFTAR PERKARA
  • PROSEDUR BANTUAN HUKUM

Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi

TypographySebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut. .

Selengkapnya

SIPP [Sistem Informasi Penelusuran Perkara]

TypographySebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.


Selengkapnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

TypographyMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..


Selengkapnya

FAQ ???

FREQUENT ASK QUESTION(FAQ)
Adalah pertanyaan yg sering ditanyakan, yang memudahkan Pencari Informasi untuk mengetahui tata cara dan hal-hal yang berkaitan dengan informasi pn-mojokerto.go.id. tampilkan FAQ

 

INFORMASI PERKARA??

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

Mudahnya Menelusuri Perkara, Tahapan Perkara, Status Perkara,Biaya Perkra Dan Riwayat Perkara Penelusuran Perkara baik tingkat pertama maupun tingkat banding melalui SIPP telusuri perkara anda!!!

PENGADUAN??

SAMPAIKAN/LAPORKAN PENGADUAN
Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru atau Peradilan di bawahnya. siwas.mahkamahagung.go.id

KINERJA PENGADILAN

RASIO PERKARA-LKJip-LAPTAH-SOP

Informasi tentang Performa Pengadilan,Rasio Penanganan Perkara, Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2016

tampilkan informasi

HUBUNGI KAMI

PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO KELAS IB
Jalan RA Basuni No. 11 Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62 321 322981
Fax. +62 321 322981
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Copyright ©2015 | Pengadilan Negeri Mojokerto | Templates by Mahkamah Agung