Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No : SK 1-144/KMA/2011
Jum'at, 12 Agustus 2022 - Dalam rangka menyambut HUT RI ke 77 dan Mahkamah Agung RI ke 77, Pengadilan Negeri Mojokerto menyelenggarakan Kegiatan Jalan Sehat bersama seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Mojokerto. Selain Jalan Sehat serangkaian acara seperti perlombaan estafet air dan lomba makan kerupuk juga dihadirkan guna memeriahkan acara tersebut.
Kamis, 28 Juli 2022-bertempat di Ruang Teleconference, diselenggarakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Kesekretariatan (Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubbagb PTIP, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala) pada PN Mojokerto kelas 1A oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto. Pelantikan ini merupakan bentuk penyesuaian eselonering pada Pejabat Struktural setelah kenaikan Kelas dari Pengadilan Negeri 1B menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1A.
Jumat, 22 Juli 2022-bertempat di Ruang Sidang Candra, Ketua PN Mojokerto Bpk. Sarudi, SH melantik dan mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil an Farah Fadhilah, SH (Analis Perkara Peradilan) dan Merdinda Afifa Dewi, Amd. Akun (Pengelola BMN) .
Rabu, 20 Juli 2022-Wakil Ketua PN Mojokerto Bpk Sunoto, SH, MH sebagai Narasumber kegiatan Sosialisasi "Mengenal Lebih Dekat Dengan Balai Harta Peninggalan"
Materi sosialisasi berisikan tentang Pengampuan dan Perwalian Sesuai Kompetensi Pengadilan Negeri. Acara ini diselenggarakan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya yang bekerjasama dengan PN Mojokerto dan Kantor Pertanahan Mojokerto.
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..
Pelayanan Umum,Pelayanan Pidana,Pelayanan Perdata, Pelayanan Hukum, dan Pelayanan Khusus Difabel
PELAYANAN SINATRA
Sistem Informasi Pelayanan Pengadilan Tinggi Surabaya (SINATRA), Bertujuan Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat Akan Informasi Dari Pengadilan Tinggi Surabaya, Melalui Media SINATRA, Para Pengguna Dapat Melakukan Permohonan Riset, Pendaftaran Advokat Ataupunmelakukan Pengiriman Berkas Perkara Dan Permohonan Perpanjangan Penahanan Perkara.
Informasi tentang Performa Pengadilan,Rasio Penanganan Perkara, Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2016
