PENANDA TANGANAN ADENDUM MOU PN MOJOKERTO DENGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pada hari Selasa tanggal : 24 Maret 2020 jam 15.00 WIB telah dilaksanakan Penanda Tanganan Adendum Memorandum Of Understanding (MOU) oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto (Bapak Agus Walujo Tjahjono, SH, MHum) bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto (Ibu Yayuk Ismawati Pungkasiadi, SE) di ruang sidang Cakra yang dihadiri oleh Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional, Calon Hakim dan para Staf Kabupaten Mojokerto. Adapun Memorandum Of Understanding (MOU) awal adalah Memorandum Of Understanding (MOU) Nomor : W14-412/690/HM.01.1/04/2018 dan Nomor : 14 Tahun 2018 tanggal : 2 Januari 2018
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.. 
