MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO KELAS IA

Jalan RA Basnuni No. 11 Mojokerto, Jawa Timur, Telp/Fax : (0321) 322981, Email: 

 

 

 

 

 

PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

Sebagai salah satu institusi penegak hukum, di dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, tentu harus diperlengkapi selain dengan sikap keterbukaan, juga perlu suatu sarana yang dapat memberikan segala sesuatu informasi terkait yang diperlukan oleh masyarakat.

  • SELAMAT DATANG

    Dalam rangka memenuhi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Mojokerto melalui website ini sebagai salah satu media informasi modern berusaha memberikan sarana dan prasarana informasi kepada para pencari keadilan khususnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto
    Profil
    slide_1
  • Selamat Atas Peringkat Ke-2

    "Selamat atas Capain Nilai Tertinggi Ke-2 Pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Bulan Juli 2022 Untuk Kategori Pengadilan Negeri Kelas 1A Dengan Perkara 1001 s/d 2000"
    Selanjutnya
    slide_2
  • KETERBUKAAN INFORMASI

    Pengadilan Negeri Mojokerto menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai hal-hal ataupun keadaan yang ada dilingkungan Pengadilan ataupun wilayah hukum melalui sarana membuka website dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan dan menguatkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel.
    SELENGKAPNYA
    slide_3
  • LAPORKAN PENGADUAN!!!

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Mojokerto. Anda bisa mengadukannya melalui siwas.mahkamahagung.go.id
    SIWAS
    slide_4
  • CEK DENDA TILANG ANDA

    Sejak tanggal 1 Pebruari 2017, Pengadilan Negeri Mojokerto menerapkan proses tilang sesuai perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Jadi pelanggar tidak perlu lagi datang ke Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto. Pelanggar cukup mengakses sipp.pn-mojokerto.go.id untuk mengetahui denda tilang.
    CEK DENDA TILANG
    slide_5
  • Zona Integritas

    Dokumen Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)Pengadilan Negeri Mojokerto
    Zona Integritas
    slide_6
  • Permohonan Surat Keterangan

    Anda membutuhkan permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Mojokerto? Caranya cukup mudah silahkan ajukan permohonan pada eraterang, klik tombol dibawah ini
    eraterang
    slide_7
  • e-court

    Kini pendaftaran perkara, Pembayaran Panjar Biaya Perkara, hingga pemanggilan pihak berperkara pada Pengadilan Negeri Mojokerto dapat dilakukan secara online. Anda cukup menekan tombol dibawah ini
    eCOURT
    slide_8
  • Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
    Detil
    slide_9

Sub Bagian Kepegawaian, Ortala

Subbagian Kepegawaian dan Ortala mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana. detil informasi

Tupoksi Subbagian Kepegawaian, Ortala

Subbagian Kepegawaian, Ortala mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana. detil informasi

LAPORAN LHKPN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmodt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix mod-white shadow

PERATURAN KEPEGAWAIAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix mod-color

PERJANJIAN KINERJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmo ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix mod-white icon-cart

HASIL BAPERJAKAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix mod-dark

Pengurusan Satya Lencana

SatyaLencana TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA A. DASAR HUKUM : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1994 B. PENGERTIAN TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGHARGAAN YANG MELAKSANAKAN TUGASNYA TELAH MENUNJUKAN KESETIAAN, PENGABDIAN, KECAKAPAN, KEJUJURAN DAN KEDISIPLINAN SERTA TELAH BEKERJA TERUS MENERUS SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN, 20 TAHUN, ATAU 30 TAHUN C. TUJUAN SATYALANCANA KARYA SATYA DIADAKAN UNTUK MEMBERI PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DALAM WAKTU LAMA SEKALI SETIA TERHDAP NEGARA, CAKAP DAN RAJIN DALAM MELAKUKAN TUGASNYA SEHINGGA DAPAT DIJADIKAN TELADAN BAGI PEGAWAI LAIN D. MACAM KARYA SATYA DIBEDAKAN DALAM LAMA/MASA KERJA SECARA TERUS MENERUS DAN TIDAK TERPUTUS-PUTUSSATYALANCANA KARYA SATYA, TERDIRI DARI SATYALANCANA 10 TAHUN, 20 TAHUN DAN 30 TAHUN BENTUK DAN WARNA PITA SAMA, DASAR BIRU DENGAN 5 LAJUR BERWARNA ABU-ABU WARNA MEDALI DIBEDAKAN : A. KARYA SATYA X TAHUN BERWARNA PERUNGGU B. KARYA SATYA XX TAHUN BERWARNA PERAK C. KARYA SATYA XXX TAHUN BERWARNA EMAS E. TATA CARA PENGUSULAN SATYALANCANA KARYA SATYA 1. SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN A. MEMILIKI MASA KERJA SEKURANG-KURANGNYA 30 TAHUN B. DIPRIORITASKAN YANG MENGHADAPI MASA PENSIUN 2. SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN A. MEMILIKI MASA KERJA SEKURANG-KURANGNYA 20 TAHUN B. BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MEMILIKI SATYALANCANA KARYA SATYA YANG LAMA (PP NO. 31 TAHUN 1959) TIDAK DAPAT DIUSULKAN UNTUK SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN (PP NO. 254 TAHUN 1994) C. AKAN MEMASUKI MASA PENSIUN DENGAN MASA KERJA KURANG DARI 30 TAHUN 3. SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN A. MEMILIKI MASA KERJA SEKURANG-KURANGNYA 15 TAHUN B. AKAN MEMASUKI MASA PENSIUN DENGAN MASA KERJA KURANG DARI 20 TAHUN F. BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERADA DIDAERAH-DAERAH AGAR DIPERHATIKAN: 1. PERSYARATAN A. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, TELAH MENUNJUKKAN KESETIAAN PENGABDIAN, KECAKAPAN, KEJUJURAN DAN KEDISIPLINAN B. BEKERJA SECARA TERUS MENERUS DAN TIDAK TERPUTUS-PUTUS C. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN BERAT 2. KELENGKAPAN DATA / BERKAS USULAN A. RIWAYAT HIDUP B. RIWAYAT PEKERJAAN C. TANDA KEHORMATAN YANG DIMILIKI D. SK PERTAMA (PEGAWAI BULANAN, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL) E. SK TERAKHIR (JABATAN, PANGKAT)

STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix badge-top

PERATURAN KEPEGAWAIAN

Undang-Undang Kepegawaian

1. Pokok-Pokok Kepegawaian

- Undang-Undang No.8 Tahun 1974

- Undang-Undang No.43 Tahun 1999 (Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1974)

2. Disiplin Pegawai

- Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2010

- Perka BKN No. 21 Tahun 2010

- Penekanan Terhadap Aturan Prilaku Pegawai MARI

3. Cuti

- Peraturan Presiden No. 24 Tahun 1976

- SE BAKN No. 01 SE 1977

- Sekretaris Mahkamah Agung RI No.060/Bua.2/C.05.1/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010

4. Pensiun

- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979

- Pensiun Hakim Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Pasal 19; Pasal 36A untuk PP

PERJANJIAN KINERJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix badge-top

HASIL BAPERJAKAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix badge-top

Sub Bagian Kepegawaian, Ortala

Subbagian Kepegawaian dan Ortala mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana. detil informasi

Copyright ©2015 | Pengadilan Negeri Mojokerto | Templates by Mahkamah Agung