Hari Anti Korupsi Sedunia
GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Mojokerto yang terdiri dari 6 lembaga yaitu LMP3 (LSM Lembaga Masyarakat Pemantau Pelayanan Publik), LPR (LSM Lembaga Pemberdayaan Rakyat), ARAK (Aliansi Rakyat Anti Korupsi), AJM (Aliansi Jurnalis Mojokerto), BEM Stikes Mojokerto, MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dan para simpatisan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia mereka mengadakan Demo dan Orasi Keliling Kab/Kota Mojokerto dengan menggunakan kendaraan bermotor.
Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Drh. Kunmariyatin Cs
Senin tanggal 30 Nopember 2009, dilaksanakan sidang lanjutan ke-13 perkara korupsi atas nama Drh. Kunmariyatin Cs. Acara sidang mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yaitu Alfan, Abdul Kholik dan Warijo. Pada sidang berikutnya hari Rabu tanggal 02 Desember 2009, acara sidang mengagendakan pemeriksaan satu orang saksi yaitu Beni Subagio, SE dan pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2009 acara sidang masih mengagendakan pemeriksaan saksi yaitu Tamyis dan Sudarman. Sidang ditunda hari Senin tanggal 07 Desember 2009 untuk acara sidang pemeriksaan saksi lanjutan. Serah Terima Pimpinan
Bertempatdi Auditorium Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2009 telah dilangsungkan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto dari Ibu Dr. Sudharmawatiningsih, SH., MHum kepada Bapak Jack Johanis Octavianus, SH., MH.
Ibu Dr. Sudharmawatiningsih, SH., MHum untuk selanjutnya akan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak (Klas IA).
Bapak Jack Johanis Octavianus, SH.,MH sebelum menduduki jabatan sekarang adalah sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.
Peringatan HUT RI Ke - 64
Peringatan HUT RI Ke 64 di PN Mojokerto diisi dengan berbagai kegiatan perlombaan antara lain : Bola Volly, Futsal, Badminton, Tenis Meja, Kebersihan Ruangan dan Jalan Sehat yang di ikuti oleh para Hakim dan Karyawan Karyawati Pengadilan Negeri Mojokerto.
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.. 
