Wisuda, Purnabhakti dan Alih Tugas Hakim dan Pejabat PN Mojokerto
Pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2009, bertempat di ruang sidang utama (cakra) Pengadilan Negeri Mojokerto secara berturut-turut telah dilaksanakan acara Wisuda Purnabhakti Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yaitu Ibu Hj. Sulistiyowati, SH, dilanjutkan acara Purnabhakti Hakim tersebut, Purnabhakti Panitera/Sekretaris Yuliana Rukmiati, SH dan juga Purnabhakti Ibu Hj. Sulistiyowati, SH serta Alih Tugas Bapak Mulyadi, SH. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto ke Pengadilan Negeri Idi sebagai Wakil Ketua Pengadilan (WKPN).
Pelantikan Pansek PN Mojokerto
Kamis, 09 Juli 2009 bertempat di Ruang Sidang Utama (Cakra) Pengadilan Negeri Mojokerto dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mojokerto yang baru yaitu Ibu Dyah Susmardiani, SH. Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut di pimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Ibu Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,MHum. Ibu Dyah Susmardiani, SH sebelumnya menjabat sebagai Pansek Pengadilan Negeri Bangil dan dimutasi ke Pengadilan Negeri Mojokerto dengan jabatan yang sama. Acara tersebut juga dihadiri oleh KPN, WKPN, Hakim, jajaran Pejabat Fungsional dan Struktural dari Pengadilan Negeri Bangil.
Kenaikan Kelas IB PN Mojokerto
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 021/SEK/SK/V/2009 tentang Peningkatan Kelas pada 11 (sebelas) Pengadilan Negeri Kelas II menjadi kelas IB dan 1 (satu) Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA tertanggal 13 Mei 2009, Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi salah satu Pengadilan Negeri yang memperoleh peningkatan kelas dari kelas II menjadi kelas IB. Adanya peningkatan kelas tersebut juga berpengaruh pada peningkatan eselon dilingkungan Pengadilan Negeri Mojokerto.
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.. 
