MENGHADIRI KEGIATAN PENYERAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI RI
Selasa, 24 September 2024 - Menghadiri kegiatan penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan masa jabatan penjabat bupati
Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No :
Selasa, 24 September 2024 - Menghadiri kegiatan penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan masa jabatan penjabat bupati
Selasa, 24 September 2024 - Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto memimpin pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto
Kamis, 12 September 2024 - Serah terima barang berupa renovasi, pengadaan peralatan dan inventaris kantor Ruang Sidang Ramah Anak Pengadilan Negeri Mojokerto
Rabu, 11 September 2024 - Koordinasi bersama dengan Lapas Mojokerto terkait dengan proses persidangan di wilayah hukum Mojokerto Raya
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut. .
SelengkapnyaBerdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..
PELAYANAN SINATRA
Sistem Informasi Pelayanan Pengadilan Tinggi Surabaya (SINATRA), Bertujuan Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat Akan Informasi Dari Pengadilan Tinggi Surabaya, Melalui Media SINATRA, Para Pengguna Dapat Melakukan Permohonan Riset, Pendaftaran Advokat Ataupunmelakukan Pengiriman Berkas Perkara Dan Permohonan Perpanjangan Penahanan Perkara.
Informasi tentang Performa Pengadilan yang dituangkan dalam Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Mojokerto