UPACARA PENGIBARAN BENDERA MEMPERINGATI HUT KEMERDEKAAN RI KE-78
Kamis, 17 Agustus 2023 - Upacara Pengibaran Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78
Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No :
Kamis, 17 Agustus 2023 - Upacara Pengibaran Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78
Rabu, 16 Agustus 2023 - Menghadiri Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS)
Rabu, 16 Agustus 2023 - Menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Mojokerto dalam rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan RI
Rabu, 16 Agustus 2023 - Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto dalam rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan RI
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..
PELAYANAN SINATRA
Sistem Informasi Pelayanan Pengadilan Tinggi Surabaya (SINATRA), Bertujuan Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat Akan Informasi Dari Pengadilan Tinggi Surabaya, Melalui Media SINATRA, Para Pengguna Dapat Melakukan Permohonan Riset, Pendaftaran Advokat Ataupunmelakukan Pengiriman Berkas Perkara Dan Permohonan Perpanjangan Penahanan Perkara.
Informasi tentang Performa Pengadilan yang dituangkan dalam Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Mojokerto